Upaya Revitalisasi Peran Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi Untuk Mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah Jawa Barat

Upaya Revitalisasi Peran Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi Untuk Mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah Jawa Barat

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002).

Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2002)

Revitalisasi peranan humas pemerintah maksudnya peranan humas pemerintah yang kini kurang efektif serta mengalami degradasi dalam fungsi di dunia pemerintahan. Jadi peranan humas pemerintahan harus diperbaiki dan di bentuk kembali atau direvitalisasi sehingga fungsi humas di pemerintah menjadi efektif kembali dan maksimal. Maka di butuhkan upaya-upaya untuk memaksimalkan fungsi humper.

Era keterbukaan informasi publik didasari dan diawali sejak berlakunya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan gengan kepentingan publik. (Pasal 1 Ayat 2)

Sedangkan, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (Pasal 1 Ayat 3)

Walaupun banyak menimbulkan berbagai jenis tanggapan dari masyarakat tetapi Undang-Undang yang dibuat berdasarkan tuntutan masyarakat ini merujuk pada Pasal 28F UUD 45, yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Namun Undang-Undang ini juga memiliki banyak efekpositif bagi masyarakat, yaitu transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha secara sehat, terciptanya kepemerintahan yang baik dan tata kelola badan-badan publik, dan akselerasi demokratisasi publik.

Untuk revitalisasi, maka perlu dilakukan usaha-usaha oleh pemerintah. Salah satunya yaitu sesuai dengan misi pertama Pemerintah Jawa Barat yaitu “mewujudkan sumber daya manusia jawa barat yang produktif dan berdaya saing”. Jika dikaitkan dengan perah humas pemerintahan, maka humas-humas pemerintahan harus memiliki kualitas dan produktif sehingga dapat bersaing dengan humas-humas yang ada di instansi atau lembaga non-pemerintah. Jika sumber daya manusianya telah memiliki kualitas yang baik, maka upaya untuk melakukan revitalisasi agar peran humas pemerintahan tidak hanya sekedar jabatan maka pemerintah Jawa Barat perlu melakukan upaya-upaya tertentu, agar dapat mewujudkan visi Pemerintah Jawa Barat untuk menjadi Pemerintah yang mandiri, dinamis, dan sejahtera.

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 tersebut dibuat dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup di dalam masyarakat. Visi yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Makna Mandiri dari Visi Jawa Barat adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air. Sedangkan yang dimaksud dengan Dinamis adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan. Sejahtera sendiri adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Jawa Barat memiliki tujuh misi yang salah satunya adalah mewujudkan sumber daya manusia jawa barat yang produktif dan berdaya saing seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Upaya revitalisasi memerlukan sebuah perencanaan yang matang dan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Apalagi di era keterbukaan informasi pada saat ini, dimana publik secara bebas dapat mendapatkan informasi. Dengan adanya era keterbukaan informasi ini, maka humas pemerintah harus dapat melayani  permintaah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Fungsi humas pemerintahan pada beberapa tahun kebelakang sudah bisa dikatakan cukup maksimal, tetapi peran humas sendiri berkembang seiring juga dengan berkembangnya zaman. Seiring dengan berkembangnya zaman humas sendiri sudah memiliki beberapa penambahan-penambahan fungsi, mengingat kiblat humas yang ada di Indonesia adalah negara barat seperti Amerika dan Eropa. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak diiringi dengan penambahan-penambahan skill yang dimiliki oleh praktisi humas pemerintah. Sehingga terjadi kemandekan tugas yang dilakukan oleh para praktisi tersebut.

Perkembangan yang ada seharusnya diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan public relations oleh praktisi humas. Maka disinilah diperlukan peran pemerintah untuk melakukan revitalisasi pada peran humas pemerintah.

Beberapa upaya – upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengikuti perkembangan fungsi dan peran humas yaitu salah satunya adalah pemberian pelatihan kepada para praktisi humas pemerintah dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah berkembang. Salah satu cara untuk meningkatkan keinginan dan kemampuan dari praktisi humas tersebut adalah dengan melakukan sertifikasi bagi para praktisi humas pemerintahan.

Selain itu juga pemerintah sehurusnya melakukan seleksi yang lebih menyaring bagi calon-calon humas pemerintah, contohnya dengan merekrut calon praktisi humas pemerintah dari sarjana jurusan yang sesuai seperti public relations atau paling tidak ilmu komunikasi bukannya dari konsentrasi ilmu ekonomi atau politik. Permasalahan yang paling besar yang dialami para humas pemerintah saat ini adalah dasar ilmu yang dimiliki oleh para praktisi tersebut bukan dari komunikasi ataupun public relations yang kurang memahami dan mengerti mengenai konsep komunikasi dan konsep kehumasan sendiri.

Peningkatan kualitas calon humas pemerintah akan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja dari praktisi humas pemerintah sendiri. Konsep- konsep kehumasan yang dimiliki akan bisa diterapkan sehingga peran humas pemerintah sendiri akan maksimal. Dengan maksimalnya fungsi yang dijalankan oleh humas tersebut maka bukan mustahil untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan Pemerintahan yang mandiri, dinamis, dan sejahtera.

Humas yang berfungsi untuk menghubungkan publik internal dan publik eksternal dengan instansi dan para stakeholder sangat berpengaruh bagi instansi tersebut. Peran humas yang juga berfungsi untuk memberikan saran-saran bagi tindakan yang dilakukan instansi, akan memberikan perencanaan, pengorganisiran, pelaksanaan, dan pengevaluasian yang baik. Dengan adanya peran humas maka instansi akan dapat memberikan kinerja yang baik dan maksimal. Jika setiap humas di instansi-instansi pemerintah di daerah Jawa Barat memiliki kemampuan dan melakukan pekerjaan kehumasan yang baik seperti penjabaran sebelumnya, maka tidak diragukan lagi visi misi tahun 2013 akan tercapai.

Jadi revitalisasi peran humas pemerintah memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Jawa Barat. Salah satunya dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan dari praktisi humas pemerintah itu sendiri. (farra-Artikel)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: